Website Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun

EMAIL setwan@madiunkab.go.id
KONTAK 0351-388873 - 387626
ALAMAT JL. Raya Madiun - Surabaya (KM.18) Caruban
  • Home
  • /
  • RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN DPRD DAN BUPATI MADIUN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2021

RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN DPRD DAN BUPATI MADIUN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Jumat (13/8), DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan kesepakatan DPRD dan Bupati Madiun terhadap rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021. Rapat yang dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para tenaga ahli fraksi DPRD serta OPD, camat, Direktur BUMD dan RSUD yang mengikuti secara virtual dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD atau Banggar yang diwakili oleh Miftakul Huda selaku anggota banggar, menyampaikan beberapa laporan hasil dari pembahasan tim banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), bahwasannya secara keseluruhan sistematika penyusunan dokumen Perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana yang berkembang dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Beliau juga menambahkan beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah, diantaranya yakni:

  1. Pada saat ini, dikarenakan masih dalam suasana pandemi Covid-19dalam rangka mendukung realisasi optimisme dalam Asumsi KUA PPAS Tahun Anggaran 2022, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini perlu penekanan pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pelandaian angka Covid-19 adalah penting dalam penganggaran, sehingga anggaran PAK ini diarahkan pada:
  2. Penurunan angka Isolasi Mandiri melalui bantuan obat-obatan dan vitamin yang berkualitas sesuai standar Kementerian Kesehatan;
  3. Pemenuhan alat dukung pada fasilitas kesehatan
  4. Anggaran kesehatan diharapkan dapat mampu meng-cover masyarakat yang sedang menjalani Isolasi Mandiri di rumah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kasus yang meninggal akibat Isolasi Mandiri yang disebabkan kurangnya penanganan di bidang kesehatan, khususnya penyediaan obat-obatan;
  5. Selain dukungan kesehatan perlu adanya bantuan kebutuhan pokok bagi yang menjalani Isolasi Mandiri ;
  6. Pemulihan ekonomi diarahkan pada basis-basis ekonomi yang melibatkan masyarakat banyak dan bermodal kecil, seperti pelaku UMKM dan pelaku pasar tradisional.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun (H.Fery Sudarsono) dalam sesi penutup juga menyampaikan dengan selesainya perubahan KUA PPAS ini, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021. Tersusunnya dokumen yang jelas, terarah, transparan, dan akuntabel, diharapkan menjadi pedoman semua organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang pro rakyat untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.(ep/am)