Website Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun

EMAIL setwan@madiunkab.go.id
KONTAK 0351-388873 - 387626
ALAMAT JL. Raya Madiun - Surabaya (KM.18) Caruban
  • Home
  • /
  • RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA NON APBD TAHUN 2022.

RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI DPRD TERHADAP RAPERDA NON APBD TAHUN 2022.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
previous arrow
next arrow

 

Jumat (13/5/2022), Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda Non APBD Tahun 2022. Rapat dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Anggota DPRD, dan OPD Kabupaten Madiun. Adapun pandangan umum dari fraksi sebagai berikut:

Fraksi Partai Nasdem atas nama pelapor Prestin Famigati, sebagai berikut:

  1. Fraksi Partai Nasdem menyetujui Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan tata kelola keuangan daerah dengan baik;
  2. Fraksi Partai Nasdem sangat mengapresiasi atas Raperda Pengelolaan Rumah Susun dikarenakan banyak daerah belum mempunyai Perda tentang Pengelolaan Rumah Susun;
  3. Fraksi Partai Nasdem menyarankan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dapat mengacu terhadap karakteristik kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat;
  4. Fraksi Partai Nasdem mengharapkan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa, menjadi tulang punggung ekonomi desa dan pemerataan perekonomian desa, dan menjadi desa mandiri.

Fraksi Golkar Nurani Sejahtera atas nama pelapor Didik Rudianto, S.Sos., sebagai berikut:

  1. Fraksi Golkar Nurani Sejahtera mendukung Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan akuntabel dan partisipasif;
  2. Fraksi Golkar Nurani Sejahtera menyarankan Raperda Pengelolaan Rumah Susun dengan menyesuaiakan kemampuan penghuni rumah susun sehingga tidak memberatkan bagi para penghuninya;
  3. Fraksi Golkar Nurani Sejahtera meminta penjelasan terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, apakah semua pasal dihapus atau masih ada pasal yang terkait Bumdes dengan menyesuaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Permen tentang Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021.

Fraksi Demokrat Persatuan atas nama pelapor Astin Yuni Wiyogo, S.H., M.Kn., sebagai berikut:

  1. Fraksi Demokrat Persatuan mendukung Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparansi akuntabilitas dan partisipasif. Fraksi Demokrat Persatuan menanyakan dan dijelaskan, bagaimana status Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Fraksi Demokrat Persatuan meminta penjelasan terhadap Raperda Pengelolaan Rumah Susun, apakah keberadaan rumah susun bisa dimiliki warga atau masyarakat secara permanen atau sistem sewa dan apakah ruang lingkup juga mengatur legalitas pendapatan guna menambah Pendapatan Asli Desa;
  3. Fraksi Demokrat Persatuan meminta penjelasan terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, konsekuensi apa dengan menetapkan klasifikasi tipe A, tipe B dan menghilangkan Tipe, penetapan tipe ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh Pemda mulai dari sumber daya manusia serta sarana dan prasarana lainnya;
  4. Fraksi Demokrat Persatuan menanyakan status UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam implementasi pemberlakuan bersyarat selama 2 Tahun.

Fraksi PDI Perjuangan atas nama pelapor Rudy Triswahono, S.Sos., sebagai berikut:

  1. Fraksi PDI Perjuangan menanyakan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah apakah Raperda tersebut sudah mengarah pada 4 pilar utama dalam UU Nomor 1 Tahun 2022;
  2. Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan Raperda Pengelolaan Rumah Susun bisa dijadikan pedoman dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  3. Fraksi PDI Perjuangan mendukung Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, yang dapat dijadikan Pelayanan Pemerintah Daerah akan lebih baik dan efektif serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
  4. Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan dinamika pembahasan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dikarenakan untuk mempertimbangkan kembali aturan lokal yang melegalkan intervensi Pemerintah Daerah dalam pembinaan karena modal awal Bumdes yang berasal dari anggaran desa dan kekayaan desa.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama pelapor Nurokhim S.T., MM., sebagai berikut:

  1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD setelah ditetapkan maka penyerapan disetiap APBD harus maksimal.
  2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan Raperda Pengelolaan Rumah Susun lebih memperjelas status penghuni, pengelola dari Rusunawa tersebut.
  3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, berjalan sesuai dengan regulasi pemerintahan pusat, dengan adanya OPD apapun harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, dengan begitu diharapkan jalannya pemerintahan lebih efisien, akuntable dan optimal khususnya dalam pelayanan dan birokrasi;
  4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan pembahasan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa lebih bisa menyempurnakan kekurangan selama ini, sehingga bisa lebih akomodatif, berkeadilan, bisa mengoptimalkan kepentingan masyarakat, desa secara luas dan pemerintah desa, sehingga memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.

Fraksi Partai Gerindra atas nama pelapor Drs. Muhyar, HS., sebagai berikut:

  1. Fraksi Partai Gerindra berpendapat terhadap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perlu adanya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pelaksanaan tugas dengan mengharmonisasikan peraturan terbaru;
  2. Fraksi Partai Gerindra menanyakan terhadap Raperda Pengelolaan Rumah, bagaimana manajemen pengelolaan rumah susun, seperti apa kriteria masyarakat yang dapat menempati rumah susun, apa kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Madiun selama ini;
  3. Fraksi Partai Gerindra menyarankan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat, jumlah kebutuhan bidang dan seksi pada Dinas atau Badan tertentu dengan urusan dan beban kerja yang ada;
  4. Fraksi Partai Gerindra menanyakan terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, bagaimana status badan hukum Bumdes saat ini di Kabupaten Madiun atas terbitnya UU Cipta Kerja, dampak yang ditimbulkan nanti dengan terbitnya UU Cipta Kerja bagi Bumdes, bagaimana peran Pemerintah Daerah tentang terbitnya UU Cipta Kerja terhadap Bumdes. Dan menyarankan  agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja yang menyangkut tentang Bumdes.