SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Senin, 04 September 2017 - 10:53:43 WIB
Hearing Komisi A : Mediasi Sengketa Pasar Karangmalang

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 27 kali

 

Menindaklanjuti surat masuk dari paguyuban pedagang Pasar Karangmalang Selatan tentang sengketa antara pedagang atau penyewa kios dengan pihak pemerintah desa, komisi A DPRD Kabupaten Madiun melakukan upaya mediasi dengan melaksanakan hearing, pada kamis (06/07/2017). Hearing dilaksanakan di Ruang Rapat II Gedung DPRD, menghadirkan Kepala Desa sumberbening, paguyuban pedagang Pasar Karangmalang Selatan, BPD Desa Sumberbening, Camat Balerejo, Polsek Balerejo dan Kepala Dinas PMD Pemdes Kabupaten Madiun.

Rapat dipimpin langsung oleh ketua komisi A, Wahyu Widayat dan berjalan cukup alot. Terjadi adu argumentasi antara pihak paguyuban pedagang Pasar Karangmalang Selatan dengan pihak pemerintah desa.

Permasalahan Pasar Karangmalang yang terletak di Desa Sumberbening berawal dari telah diterbitkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan Pasar Desa Karangmalang. Salah satu poin dalam Perdes menyebutkan bahwa sewa kios sebesar 4 juta rupiah per tahun dengan masa kontrak 5 tahun.  Para pedagang terutama pedagang yang menempati kios merasa keberatan dengan harga sewa tersebut.

Perwakilan paguyuban pedagang Pasar Karangmalang Selatan, Budi santoso mengatakan bahwa pihak desa telah melakukan hal yang sewenang-wenang. Pihak desa mengambil keputusan secara sepihak tanpa musyawarah dengan paguyuban pasar. “kami tidak pernah diajak bicara maupun diundang dalam pembahasan mengenai pasar”, tegasnya.

Paguyuban pasar juga mengklaim bahwa tanah Pasar Karangmalang yang sebelah selatan bukanlah tanah milik desa. Tanah tersebut adalah tanah milik para pedagang dahulu yang disatukan untuk area pasar yang biasa disebut tanah anggrangan.

Hal tersebut langsung dibantah oleh pihak desa. Kepala Desa Sumberbening, Suyati menjelaskan bahwa pasar yang berdiri sejak tahun 1965 tersebut memang dulunya adalah tanah anggrangan, namun sejak tahun 1970 sudah masuk dalam buku leter C. Yang artinya tanah tersebut adalah tanah milik desa.

Suyati juga menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan Pasar Karangmalang, pemerintah desa berencana merehap bangunan pasar karang malang agar lebih bagus dan menarik. Adapun rencana anggaran yang akan digunakan adalah dana hasil sewa kios ditambah dana dari desa. “desa akan merombak dan menata kembali pasar agar lebih menarik minat para pembeli”, jelasnya.

Menutup sesi musyawarah, Wahyu Widayat menegaskan bahwa permasalahan ini hanyalah masalah komunikasi antara para pedagang dan pemerintah desa. Wahyu berpesan agar kedua belah pihak melakukan musyawarah dan berfikir bersama untuk kemajuan Pasar Karangmalang. “semua masalah pasti ada jalan keluarnya, segera lakukan musyawarah untuk pengembangan pasar kedepannya”, ungkapnya.

Kadin PMD Pemdes, Joko Lelono juga memberikan tanggapan bahwa sebenarnya ini hanya masalah kondisi. Sekarang ini harus berfikir lebih maju mengikuti perkembangan jaman. “jangan terpaku dengan sejarah, harus berfikir kedepan”, ujarnya. Namun joko pun membenarkan langkah paguyuban pedagang, artinya mereka juga ikut mengawasi pemerintahan desa. (ret)