SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Senin, 04 September 2017 - 10:50:15 WIB
Ketok Palu 7 Raperda

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 22 kali

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun telah mengesahkan tujuh Raperda sekaligus menjadi Perda yang definitif. Hal tersebut dilaksanakan dalam agenda Rapat Paripurna DPRD pada Senin (24/7/2017).  

Rapat dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Camat se-Kabupaten Madiun, Pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Madiun, serta Tenaga Ahli Fraksi DPRD.

Pengesahan tujuh Perda ini berawal dari rancangan sembilan Raperda yang telah dibahas pada maret 2017 lalu. Namun dikarenakan adanya mekanisme dari peraturan perundang-undangan maka sembilan Raperda ini tidak bisa berjalan bersama, karena masing-masing Raperda mempunyai perlakuan berbeda. “Ada Raperda yang harus dievaluasi dan ada yang harus  difasilitasi terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi Perda definitif”, jelas Djoko Setijono, Ketua DPRD.

Dari sembilan Raperda tersebut ada satu Raperda yang sudah dapat disepakati dan sisahkan pada bulan Mei 2017. Raperda yang dimaksud adalah Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2013, terkaid dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018.

Ada satu Raperda yang harus dihapus dan  tidak dapat disepakati, yaitu Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Raperda ini tidak disetujui karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat.

 “Raperda ini cukup diatur didalam Peraturan Daerah, karena tidak mungkin dua Perda dengan suptansi yang sama. Maka dari itu dari fasilitasi gubernur, Raperda tersebut tidak perlu”, jelas Muhtarom Bupati Madiun.

Dari sembilan Raperda terbentuklah delapan Perda. Satu Perda sudah disahkan terlebih dahulu dan tujuh Perda disetujui  dan disahkan pada rapat paripurna kali ini.

Ketujuh Perda tersebut diantara tiga Raperda yang dibahas dari Pansus I, yaitu Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Raperda tentang Penanaman Modal.

Empat Raperda lainnya yang dibahas dari Pansus II, yaitu Raperda tentang Bangunan Gedung, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Lumpur Tinja dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.