SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Senin, 04 September 2017 - 10:17:53 WIB
Tujuh Catatan Kritis LKPj APBD Tahun 2016

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 56 kali

 

 

Rapar Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun Anggaran 2016. Dewan menyarankan agar pihak eksekutif bekerja lebih optimal dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Madiun menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016, dalam agenda Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun pada Kamis (13/7/2017). Dalam rapat, Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD Tahun 2016 telah disetujui dan disahkan, serta dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh Ketua DPRD dan Bupati Madiun.

Sebelumnya pada 10-12 Juli 2017, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pembahasan materi Raperda LKPj APBD Tahun 2016 dengan mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kesempatan ini, Banggar DPRD melalui juru bicaranya Slamet menyampaikan beberapa catatan kritis terhadap LKPj APBD Tahun 2016. Tercatat ada tujuh catatan kritis yang disampaikan.

Pertama mengenai banyaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Banggar DPRD menyarankan agar pelaksanaan dan perhitungan pos belanja lebih dicermati disetiap SKPD sehingga akan terjadi penurunan SILPA. “Karena penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator prestasi pemerintah”, ucap Slamet.

Kedua, kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya supaya dirinci keseluruhannya. Sehingga sisa lebih perhitungan lebih riil untuk dilanjutkan pelaksanaannya atau digeser sesuai peruntukannya. Sekaligus dituangka dalam perencanaan perubahan APBD.

Ketiga, berdasar hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, adanya penganggaran belanja yang tidak sesuai substansi dan mata anggaran yang seharusnya pada beberapa SKPD. Banggar DPRD berharap kepada pengguna anggaran terutama SKPD yang mempunyai kesalahan penganggaran untuk diperhatikan supaya tidak terjadi lagi di tahun yang akan datang.

Keempat, penganggaran dan realisasi barang dan jasa serta belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada beberapa SKPD belum dapat menggunakan anggaran secara maksimal. “Ini terbukti masih tingginya SILPA APBD Tahun 2016” ujar Slamet. Diharapkan seluruh SKPD untuk memperhatikan substansi kegiatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam menyusun mata anggaran dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Kelima, pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di beberapa SKPD masih terdapat kekurangan volume pekerjaan. Agar tidak terulang lagi di tahun depan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas dan Pengawas Lapangan diharapkan benar-benar mencermati dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. “hal itu disebabkan karena PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kurang bekerja secara maksimal”, tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Keenam, kepada TAPD Kabupaten Madiun diharap untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas alokasi anggaran pada RKA SKPD. Sekaligus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKA SKPD yang telah ditetapkan.

Catatan yang terakhir yaitu mengenai sistem pengelolaan aset baik aset tetap dan aset bergerak pada pemerintahan Kabupaten Madiun. Karena banyaknya aset-aset daerah yang belum tersertifikasi atas nama daerah, maka segera dilakukan inventarisasi.

“Untuk yang akan datang agar lebih baik, tertib, taat, dan patuh pada pelaksanaannya. Kepada Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola barang dan Kepala SKPD selaku pengguna barang, agar lebih optimal dalam melakukan fungsi pengamanan dan administrasi atas barang milik daerah”, terang Slamet.

Selain itu juga diharapkan seluruh Kepala SKPD untuk memperingatkan masing-masing bendahara barang supaya lebih cermat dalam melakukan pengelolaan aset daerah yang dikelolanya. (ret/dang)

 

 

Tanggapan Bupati Madiun

Bupati Madiun, Muhtarom menyampaikan terimakasih kepada DPRD atas kerjasamanya sehingga Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 dapat disepakati bersama dan disahkan menjadi Perda yang definitif. Mbah tarom, sapaan akrab Bupati Madiun menyatakan akan segera menindaklanjuti kritik dan saran dari Banggar DPRD mengenai LKPj APBD Tahun 2016.

Mengenai masih banyaknya SILPA dalam pelaksanaan APBD Tahun 2016, Muhtarom akan segera berkoordinasi dan mendorong seluruh SKPD supaya mengoptimalkan seluruh kemampuan dan potensi yang ada agar diperoleh hasil yang memuaskan. “Semua SKPD harus bekerja lebih maksimal”, tegasnya.

Muhtarom juga mengakui memang masih ada sedikit kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Hal ini dikarenakan kurangnya Pengawas Lapangan untuk mengawasi jalannya proyek-proyek yang ada, sehingga tidak bisa efektif.

“Akan lebih diperhatikan lagi masalah ini. Kedepannya pemerintah akan menambah Pengawas Lapangan dan jika perlu akan menggandeng pihak swasta yang berkompetensi dalam hal tersebut“, jelas Muhtarom.

Muhtarom menambahkan jika semua kekurangan dan keterlambatan yang ada akan segera mungkin dilengkapi dan dikejar pengerjaannya pada tahun ini.

Mengenai upaya WTP tahun depan, pemerintah kabupaten akan bekerja maksimal, merespon hasil pemeriksaan BPK RI dan menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD. “akan ditingkatkan koordinasi baik di jajaran SKPD maupun instansi vertikal” ungkap Muhtarom. (ret/dang)

 

 

Komposisi APBD Tahun Anggaran 2016

  1. Anggaran Pendapatan

~ Rencana : Rp 1.747.634.948.635,00

~ Realisasi : Rp 1.727.312.699.928,91

~ Tercapai 98,84%

~ Rincian :

  • Pendapatan Asli Daerah

~ Rencana : Rp 170.633.969.524,00

~ Realisasi : Rp 163.635.265.620,91

~ Tercapai 95,90%

  • Pendapatan Transfer

~ Rencana : Rp 1.571.690.339.111,00

~ Realisasi : Rp 1.543.100.594.308,00

~ Tercapai 98,18%

  • Lain-lain pendapatan yang sah

~ Rencana : Rp   5.310.640.000,00

~ Realisasi : Rp 20.576.840.000,00

~ Tercapai 387,46%

  1. Anggaran Belanja

~ Rencana : Rp 1.975.231.751.875,34

~ Realisasi : Rp 1.834.089.868.119,89

~ Tercapai 92,85%

~ Rincian :

  • Belanja Operasional

~ Rencana : Rp 1.509.856.287.066,34

~ Realisasi : Rp 1.386.805.042.929,96

~ Tercapai 91,85%

  • Belanja Modal

~ Rencana : Rp 460.886.347.869,00

~ Realisasi : Rp 443.808.272.889,93

~ Tercapai 96,29%

  • Belanja Transfer

~ Rencana : Rp 3.489.116.940,00

~ Realisasi : Rp 3.476.552.300,00

~ Tercapai 99,64%

  • Belanja tak terduga

~ Rencana : Rp 1.000.000.000,00

~ Realisasi : -

~ Tercapai 0%

  1. Anggaran Pembiayaan
  • Anggaran Penerimaan Pembiayaan

~ Rencana : Rp 254.894.803.240,34

~ Realisasi : Rp 254.040.047.943,34

~ Tercapai 99,66%

  • Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

~ Rencana : Rp 27.298.000.000,00

~ Realisasi : Rp 26.798.000.000,00

~ Tercapai 98,17%

 

  • Surplus Anggaran = Realisasi Pendapatan – Realisasi Belanja

= Rp 1.727.312.699.928,91 - Rp 1.834.089.868.119,89

= Rp –106.777.168.190,98

  • Pembiayaan bersih = Penerimaan Pembiayaan – Pengeluaran Pembiayaan

= Rp 254.040.047.943,34 - Rp 26.798.000.000,00

= Rp 227.242.047.943,34

  • SILPA = Surplus Anggaran + Pembiayaan bersih

 = Rp –106.777.168.190,98 + Rp 227.242.047.943,34

 = Rp 120.464.879.752,36

 

(Laporan Banggar DPRD Kabupaten Madiun)