SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Rabu, 15 Juni 2016 - 09:57:06 WIB
R-APBD Disahkan Eksekutif Diminta Kerja Cepat

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 148 kali

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2016. Dewan meminta pihak eksekutif Pemerintah Kabupaten Madiun bergerak cepat melakukan penyerapan diawal tahun anggaran.

                Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten madiun telah menyetujui rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2016 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Perda APBD tersebut dilakukan pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun tanggal 30 Nopember 2015 yang tertuang dalam surat Keputusan Bersama antara DPRD dan Bupati madiun nomor 19 tahun 2015.

                Dalam Perda APBD Kabupaten madiun tahun anggaran 2016 tersebut, pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 1,885 triliun, sementara pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp. 34,468 milyar dengan perincian penerimaan Rp. 45,468 milyar dan pengeluaran Rp. 11 milyar.

                Ketua DPRD Kabupaten madiun Drs.Djoko Setijono meminta pihak eksekutif segera bekerja cepat begitu evaluasi dari pemerintah propinsi turun agar tak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran.

                “RAPBD 2016 telahdisetujui dan disahkan satu bulan sebelum tahun anggaran 2015 berakhir. Begitu evaluasi RAPBD turun dari Pemprop Jatim, hendaknya SKPD bisa langsung bergerak melakukan penyerapan,”kata Drs. Djoko Setijono.

                Pihaknya juga meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab madiun memperhatikan suara DPRD yang telah disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keterlambatan pada kegiatan dan mempengaruhi kualitas proyek fisik.

                “Karena  itu, kedepan harus ada perbaikan kinerja. Mulai saat ini SKPD harus sudah melakukan persiapan, meskipun evaluasi RAPBD belum turun. Itu persiapan untuk lelang kan bisa dimulai sebenarnya, itu kan diperbolehkan,”ujarnya.

 

 

SUMBER: Buletin Aspirasi DPRD Edisi I-2016