SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Rabu, 30 September 2015 - 11:43:45 WIB
DPRD Berikan 9 Catatan Kritis LKPJ 2014

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: politik - Dibaca: 315 kali

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun memberikan sembilan catatan atas laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2014 dalam rapat paripurna di DPRD setempat, jumat (26/6).

Juru bicara Bicara Anggaran DPRD Kabupaten Madiun Drs.Mujono, M.Si mengatakan, sesuai hasil rapat dengan pendapat komisi serta dokumen laporan hasil pemeriksaan BKP tahun 2014, untuk pelaksanaan APBD 2014 terhadap sembilan hal yang perlu disempurnakan dan mendapat perhatian eksekutif.

Kesembilan catatan yaitu, banyaknya silpa pada pos belanja pegawai, agar dilakukan perhitungan pada pos belanja itu dan dicermati di setiap SKPD. Terkait DAK yang setiap tahun tidak bisa terserap, hendaknya juklak dan juknis dikordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Hal ini, agar anggaran bisa dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Mujono.

Diketahui, komposisi Raperda LKPJ APBD 2014 meliputi, pendapatan direncanakan Rp 1,341 triliun dan dapat direalisasikan Rp 1,386 triliun atau terdapat realisasi lebih sebesar Rp 45,210 miliar.

Adapun rincian realisasi pendapatan daerah terdiri dari, PAD direncanakan Rp 110,103 miliar dapat teralisasi Rp 121,390 miliar,terdapat realisasi lebih Rp 11,287 miliar. Pendapatan direncanakan Rp 1,187 triliun direalisasi Rp 1,221 triliun terdapat realisasi lebih Rp 33,923 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp 43,225 miliar dapat terealisasi Rp 43,225 miliar.

Anggaran belanja direncanakan Rp 1,495 triliun direalisasi Rp 1,313 triliun, terdapat sisa belanja Rp 182,035 miliar. Sedangkan rincian realisasi belanja itu terdiri atas, belanja operasi direncanakan sebesar Rp 1,223 triliun direalisasi Rp 1,073 triliun atau kurang dari rencana Rp 149,528 miliar, belanja modal direncanakan  Rp 270,976 miliar direalisasi Rp 239,470 miliar, kurang dari rencana Rp 31,505 miliar.

Belanja transfer direncanakan Rp 724,323 juta direalisasi Rp 723,686 juta, kurang dari rencana Rp 637 ribu. Dan belanja tak terduga direncanakan Rp 1 miliar.

Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 160,263 miliar direalisasi Rp 159,803 miliar kurang dari rencana Rp 460,721 juta. Anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar  Rp 5,362 miliar atau telah sesuai yang direncanakan.

Secara ringkas, realisasi pendapatan daerah Rp 1,313 triliun terdapat realisasi lebih pendapatan Rp 72,345 miliar. Untuk realisasi penerimaan pembiayaan Rp 159,803 miliar dihadapkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 5,362 miliar terdapat pembiayaan bersih Rp 154,440 miliar. Dan atas realisasi pendapatan Rp 72,345 miliar dan kelebihan pembiayaan netto Rp 154,440 miliar diperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Rp 226,786 miliar.

Pihaknya mendesak agar SKPD berpedoman ketentuan terkait penyajian dan pengungkapan belanja pemerintah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran.

“Kepada tim anggaran eksekutif, supaya lebih cermat dalam memverifikasi  RKA SKPD,” pintanya.

Hal lain berkaitan dengan analisa jabatan berdasarkan beban kerja. Sebab, saat ini masih terdapat kekurangan pegawai pada sejumlah SKPD, disisi lain ada kelebihan pegawai. Diharapkan, penataan pegawai dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap SKPD.

“Khusus untuk tenaga guru, ada penumpukan guru ditingkat SMP ke guru SD dengan  di dukung anggaran untuk menempuh PGSD,”ujarnya.

Persoalan lain adalah belum tertibnya pengelolaan aset tepat. Sebab itu, pihaknya minta agar kedepan dilakukan perbaikan pada semua sisi agar menjadi lebih baik, tertib dan patuh pada pelaksanaannya. Kepala BPKAD harus lebih optimal dalam melakukan fungsi pengamanan dan administrasi atas aset milik daerah.

“Dan kepada semua kepala SKPD, agar memperingatkan bendahara barang supaya cermat dalam melakukan pengelolaan aset daerah yang dikelolanya,”pintanya.

Pihaknya juga menyinggung semakin sepinya situasi Pasar Mejayan baru (PMB), mendesak agar pengelola Dispenda diminta melakukan terobosan baru sehingga PMB menjadi ramai oleh para pengunjung dan pedagang.

“saat ini jeritan pedagang ibaratnya untuk bertahan hidup saja sangat berat, apalagi untuk meningkatkan taraf hidup,” ungkapnya seraya meminta agar Dinas PU BMCK segera memperbaiki jalur menuju PMB.

Selain itu, juga minta agar dicarikan upaya untuk menghidupkan kondisi taman kota yang menempati bekas pasar Caruban sehingga bisa berdampak ekonomi bagi masyarakat. Mengingat, anggaran yang sudah dikucurkan sangat besar, tapi belum ada dampak ekonomi bagi warga.

Soal maraknya aktivitas penambangan tambang galian C juga disinggungnya. Karenanya, berkaitan dengan banyaknya proyek pembangunan diwilayah Mejayan menggunakan galian C, hendaknya Pemkab Madiun melakukan pengawasan maksimal baik dari sisi perijinan maupun dampak yang ditimbulkan.

“Apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, termasuk dampak AMDAL nya,” pungkasnya.

Rapat paripurna pengesahan Raperda LKPJ pelaksanaan  APBD tahun 2014 dipimpin Ketua DPRD Drs.Djoko Setijono dihadiri Bupati Madiun Muhtarom,S.Sos, Sekda Soekardi, jajaran SKPD dan unsur Forkopimda setempat. (emi)

 

Sumber : Buletin Aspirasi Edisi IV-2015