SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Rabu, 12 Agustus 2015 - 09:28:00 WIB
DPRD Sahkan Perda tentang Desa

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 393 kali

Setelah melalui proses pembahasan dan kajian panjang, akhirnya DPRD Kabupaten Madiun mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa serta Raperda Keuangan dan Aset Desa menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Madiun. Pengesahan dua Raperda menjadi produk hukum di Kabupaten Madiun itu dilaksanakan dalam Rapat Paripurna digelar di Gedung DPRD setempat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Djoko Setyono pada 30 April 20015 lalu.

Selain dua Raperda tersebut, ikut disahkan lima Raperda lain yang meliputi Raperda Organisasi Perangkat Daerah, Raperda Pencabutan Perda tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Raperda Usaha Pariwisata serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Mejayan.

Dalam rapat yang berlangsung dengan suasana kebersamaan tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Suprapto menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada anggota DPRD Kabupaten Madiun.

"Setelah berjalan alot dan memakan waktu lama, bahkan selama pembahasan diwarnai perdebatan sejumlah fraksi hingga larut pagi. Pansus dapat menyetujui dua Raperda tentang Desa serta Keuangan dan Aset Desa disahkan menjadi Perda," Kata Suprapto.

Dijelaskan, pembahasan dua Raperda itu diawali dengan pendalaman materi bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogjakarta pada tanggal 7 hingga 9 Maret 2015 yang diikuti  seluruh anggota DPRD dan tim eksekutif. selanjutnya, pada tanggal 23 hingga 25 Maret 3015 dilakukan study banding ke Kabupaten Rembang dan Blora Jawa tengah.

selain itu juga dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat di Kementrian Desa dan Kementrian dalam Negeri pada tanggal 6 hingga 9 April 2015.

Sedangkan pembahasan secara detail dengan tim eksekutif dilakukan mulai tanggal 9 hingga 28 Maret 2015. kemudian diperpanjang pembahasnnya pada tanggal 31 Maret hingga 2 April, tanggal 20 hingga 23 April dan tanggal 27 hingga 28 April 2015.

"Kami juga melakukan permohonan telaah Raperda tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa kepada Kejakasaan Negeri Mejayan sebagai tindak lanjut  MoU. Hasil telaah dari Jaksa Pengacara Negara Mejayan kami terima pada tanggal 10 Maret 2015," ujarnya.