SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Senin, 22 Juni 2015 - 10:13:15 WIB
"Dongkrek Bisa Jadi Ikon Pariwisata Budaya"

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 392 kali

Pemerintah Kabupaten Madiun tak memiliki kreatifitas dan Konsep jelas terhadap pengembangan sektor pariwisata. Padahal, jika sektor tersebut digarap secara maksimal, bakal memberi kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Hal tersebut di ungkapkan Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Madiun Joko Santoso. Menurutnya, pemerintah daerah harusnya lebih proaktif mengembangkan potensi yang ada serta melakukan terobosan baru dengan menciptakan pariwisata buatan.

"Saat ini PAD dari pariwisata kita masih sangat minim, karena potensi pariwisata alami kita juga minim. Untuk itu kita mendorong pengembangan pada sector pariwisata yang sifatnya buatan seperti waterboom, waterpark dan sebagainya," kata Joko santoso.

Pengembagan sektor pariwisata , menurutnya, akan jauh lebih optimal apabila dikelola oleh swasta. Langkah awal untuk menarik minat investor agar mau bergabung membangun sektor pariwisata di Kabupaten Madiun, misalnya dengan memberikan kompensasi kemudian perijinan dan penyediaan prasarana.

Selain itu, pariwisata budaya juga patut dilirik untuk dikembangkan. Kesenian khas Dongkrek bisa dijadikan ikon budaya yang tidak kalah menarik dari budaya daerah lain.

"Kita punya dongkrek. Kenapa tidak dibuat event tahunan seperti wisata budaya reog di Ponorogo? Dongkrek bisa dijadikan ikon pariwisata budaya Kabupaten Madiun, sekaligus untuk memancing perkembangan pariwisata kita," ungkapnya.

Menurut Joko, upaya pengembangan kesenian dongkrek eksistensinya masih sangat minim dan tidak jelas arahnya. Pengelolaannya juga terkesan setengah hati, sehingga tak heran jika kesenian yang di gadang-gadang menjadi ikon budaya tersebut seperti mati suri.

Selain kesenian dongkrek, pencak silat bisa di jadikan andalan pariwisata budaya. Di tetapkannya Madiun sebagai kampung pesilat, seharusnya dibarengi dengan managemen yang jelas agar predikat tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Sementara itu, sebagai titik awal pengelolaan pariwisata di Kabupaten Madiun, saat ini tengah dilakukan pembahasan peraturan daerah (perda) pariwisata di tingkat panitia khusus (pansus) DPRD. Nantinya perda tersebut bisa dijadikan payung hukum bagi para pelaku pariwisata, dimana termuat hak dan kewajiban masyarakat, pelaku pariwisata, serta pemerintah daerah.

"Harapannya dengan adanya perda pariwisata ini, kedudukan masing-masing pihak semakin jelas sehingga investor tidak lagi ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun," pungkasnya.(ton/do)

"

SUMBER : Buletin Aspirasi Edisi II/2015