SEKILAS INFO

     » Selamat Datang Di Situs Resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun
Senin, 08 Juni 2015 - 15:38:29 WIB
HASIL STUDY BANDING KE MAGELANG - DPRD WACANAKAN BLUD DAN HAPUS BATAS TARGET PAD

Diposting oleh : Sekretariat DPRD
Kategori: umum - Dibaca: 404 kali

DPRD Kabupaten Madiun mewacanakan pengubahan Puskesmas menjadi badan layanan umum daerah (BULD) dan penghapusan batas target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dilingkup Pemkab Madiun. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Suparno Budi Santoso, mengatakan bahwa gagasan ini merupakan upaya dewan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin berkualitas. "Kita ingin PAD dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat meningkat. Dan konsep ini muncul hasil dari study banding ke Kabupaten dan Kota Magelang pada tanggal 10 sampai 12 Februari kemarin," kata Suparno Budi Santoso. Dalam kunjungan kerja tersebut, jelasnya, para wakil rakyat mendapatkan kiat-kiat meningkatkan PAD, strategi pendayagunaan BLUD, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Mengenai wacana Puskesmas jadi BLUD, kata dia, bertujuan agar pegawai BLUD nantinya juga memiliki penghasilan yang lebih baik sehingga berdampak pada kinerjamereka. Hal itu, jelasnya, akan diimbangi pula dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk ditingkatkan. "Jika Puskesmas jadi BLUD, maka akan lebih berdikari. Layanan kesehatan kepada masyarakat bisa terlayani secara prima. Jadi tidak hanya rumah sakit daerah saja yang BLUD," ujarnya." ujarnya. Terkait dengan masalah PAD di Kabupaten Madiun, pihaknya menilai akibat SKPD penghasil masih kurang maksimal untuk memenuhi target PAD. Salah satu faktornya, karena adanya batasan target yang ditetapkan. "Kedepan, harapan kita tidak ada batasan target PAD 100 persen, tapi bagiamana SKPD terkait menggali PAD sebanyak- banyaknya. Muaranya untuk kepentingan masyarakat," paparnya. Pun demikian, dengan masalah PBB-P2. Menurunya, dibutuhkan tanggungjawab bersama antara Pemkab Madiun dengan para pemungut pajak agar tidak terjadi tunggakan pajak. Salah satunya merubah pola pikir dan membangun kesadaran masyarakat soal pajak. "Sosialisasi harus dimaksimalkan sampai pelosok desa. Dan tugas dan tanggungjawab pemungut pajak harus diimbangi dengan adanya upah pungut," tandasnya. (***emi) Sumber: Buletin Aspirasi , Edisi II - 2015